Perubahan APBD 2011

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 sudah sampai pada semester pertama, perkembangan yang terjadi memerlukan adanya perubahan terhadap kebijakan, prioritas, plafon, sasaran, target serta program dan kegiatan. Perubahan perlu dilakukan disampaikan agar program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD bida dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Gresik dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Perubahan APBD 2011 DPRD Kabupaten Gresik yang dilaksanakan pada tanggal 8 september 2011.          Lebih lanjut Bupati Gresik menyampaikan bahwa Target pendapatan Daerah tahun anggaran 2011 sebelum perubahan sebesar Rp. 1.182.256.290.702,- dan setelah perubahan APBD Kabupaten Gresik diperkirakan mencapai 1.234.655.810.527,26 atau naik sekitar 4,9 %.           Pendapatan yang sudah terrealisasi pada semester pertama pelaksanaan APBD 2011 sebesar Rp. 587.421.936.060,70 atau 49,68%, dengan penyumbang terbesar masih pada Dana Perimbangan yang mencapai Rp.383.087.119.215,-. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat ketergantungan pendapatan daerah Kabupaten Gresik terhadap bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih tinggi, ini sebagai akibat dari masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pemungutan pendapatan daerah, belum efektifnya sanksi hukum dalam pemungutan pendapatan daerah, lemahnya posisi tawar pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan belum akuratnya data obyek pemungutan Pendapatan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Tentu Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik akan berusaha semaksimal mungkin dalam mengatasi hal tersebut.           Prioritas dalam PAPBD 2011 meliputi :

  1. Meningkatkan urusan wajib pendidikan melalui program penyelenggaraan pendidikan diniyah, penuntasan buta huruf dan pembangunan infrastruktur bidang pendidikan.
  2. Meningkatkan urusan wajib kesehatan melalui program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
  3. Meningkatkan urusan wajib Pekerjaan umum melalui peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
  4. Meningkatkan urusan wajib kependudukan dan catatan sipil melalui program implementasi sistem administrasi kependudukan
  5. Meningkatkan urusan wajib otonomi daerah ,pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian melalui program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
  6. Meningkatkan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa melalui program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
7.    Meningkatkan urusan wajib kelautan dan perikanan melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir.
Administrator Pemerintahan Kamis, 2011-09-15, 11:33:33 WIB 0

<< First | < Prev | 1 | Next > | Last >>