Komisi I DPRD Gresik menggelar audiensi dengan beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tergabung dalam Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Gresik di Ruang Rapat Komisi I, Kamis (6/10/2021). Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Jumanto, SE, MM, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi I, H. Syaikhu Busyiri, S.Kom, SH dan Kamjawiyono serta beberapa anggota Komisi I diantaranya H. Mahmud, SE, Lusi Kustianah, S.Sos, Bustami Hazim, SE, dan H. Suberi, S.Pd, MM.Dalam sambutannya, Ketua Abpednas Gresik, HR. Hendri menjelaskan tujuan dibentuknya BPD, diantaranya menjalin kerjasama dengan pemerintah desa dalam membangun desa sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja BPD, ia mangajukan permohonan peningkatan kesejahteraan anggota BPD."Kami minta agar ada kenaikan kesejahteraan BPD. Hal ini sudah lama kami perjuangkan usai pelantikan pengurus Abpednas pada 29 Agustus 2020," ungkapnya.Sementara itu, Ahmad Subhan selaku sekretaris Abpednas Gresik, menyampaikan sulitnya melibatkan BPD secara langsung dalam program pembangunan desa. Ia mengungkapkan seringkali mengalami kesulitan ketika meminta data pelaksanaan pembangunan desa. Bahkan ada juga kepala desa yang tidak mengikutsertakan BPD dalam musyawarah desa, padahal kegiatan tersebut merupakan hal yang krusial dalam penyusunan program desa. Lebih lanjut, ia juga mengusulkan adanya anggaran untuk peningkatan kapasitas BPD melalui bimbingan teknik (Bimtek) karena salah satu tugas BPD adalah turut serta merumuskan peraturan desa (Perdes). Hal serupa disampaikan Ansori, anggota Abpednas. Menurutnya, saat ini masih banyak ditemukan desa yang tidak menaati aturan dalam menjalankan program, seperti pembentukan badan usaha milik desa (Bumdes).Terkait peningkatan kesejahteraan, Jumanto berjanji akan segera menindaklanjuti, karena baru sekarang disampaikan ke Komisi I. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas BPD melalui Bimtek, Jumanto berharap kedepan, setiap kegiatan FGD dengan kecamatan agar bisa mengundang BPD dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama untuk anggota BPD.Sementara itu, Kamjawiyono berharap BPD mewujudkan keharmonisan dengan pemerintah desa agar bisa menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik demi kesejahteraan warga. Sedangkan untuk Bumdes, ia menilai hal tersebut tidak sah, karena dalam menjalankan Bumdes dibutuhkan Perdes dengan persetujuan BPD setempat.