Aksi Damai GMBI menuntut Peninjauan Kembali Ranperda RTRW

Berita Umum

10, Nov 2021

0

DPRD Gresik menerima audiensi dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Gresik, Senin (8/11/2021). Acara ini dipimpin oleh Ketua DPRD Gresik, H. Much. Abdul Qodir, S.Pd dan Wakil Ketua Komisi II sekaligus Ketua Pansus Ranperda RTRW, M. Syahrul Munir, SH, M.Hum serta dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari GMBI. 
Massa GMBI menyoroti perihal Ranperda RTRW yang dirasa belum memberikan dampak yang jelas bagi kesejahteraan masyarakat Gresik. Oleh karena itu, mereka meminta dilakukan peninjauan kembali oleh pemerintah. Setelah itu, pihaknya juga akan turut meninjau kembali dampak dari penataan ruang tersebut.
Menanggapi aspirasi dari massa GMBI, Abdul Qodir menyatakan bahwa rencana RTRW tidak pernah se-transparan ini sebelumnya. Terkait tata ruang industri di daerah-daerah seperti Benjeng dan Balongpanggang, hal itu bukan menjadi atensi dari DPRD, akan tetapi pihaknya tetap menjaga agar industri tidak merusak baku udara dan lahan pertanian. Kalaupun ada lahan pertanian yang akan dialih fungsikan, maka pihak yang melakukan harus bersedia menyiapkan lahan pengganti. Pemerintah juga berupaya menyiapkan rencana pembangunan berkelanjutan melalui program SDGs (Sustainable Development Goals).
Sementara itu, Syahrul Munir berpendapat bahwa poin utama pembahasan Ranperda RTRW adalah keberlangsungan ketahanan pangan dan produktifitas petani. Terlebih pemerintah juga sudah merumuskan Ranperda KP2B (Kawasan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan) sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di Kab. Gresik. Ranperda RTRW juga mengatur penataan ruang yang sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap daerah. Terakhir, Syahrul menegaskan bahwa pembahasan RTRW bersifat transparan dan dapat diakses dengan mudah oleh publik.

tag: Berita Umum

avatar

Super Admin DPRD Author

0 KOMENTAR

  • Belum ada komentar

TINGGALKAN KOMENTAR

Email anda tidak akan dipublikasikan.