Penertiban Lahan Semen Indonesia di Telaga Ngipik Ditunda dan Dikaji Ulang Oleh Stakeholder

Berita Umum

23, Aug 2021

0

DPRD Gresik kembali menggelar audiensi bersama Paguyuban Petani Bunga “Telaga Ngipik” dan PT. SMI, Minggu (22/08/2021) di Ruang Paripurna. Agenda ini merupakan kelanjutan dari audiensi sebelumnya yang digelar awal Agustus lalu. Adapun yang hadir dalam acara ini adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD, H. Much. Abdul Qodir, S.Pd dan Nur Sa’idah, SE, MM, Ketua dan Wakil Ketua Komisi I, Jumanto, SE, MM dan H. Syaikhu Busiri, S.Kom, SH serta Ketua Komisi II, Markasim Halim Widianto, ST. Masih seputar penertiban aset PT. Semen Indonesia, kali ini DPRD mengundang banyak pihak, termasuk Satpol PP dan Diskoperindag, perwakilan Polres serta Kodim.

.

Dalam kesempatan tersebut PT. SMI menjelaskan latar belakang relokasi petani bunga yang ada di kawasan Telaga Ngipik. Mereka berdalih kawasan tersebut menjadi kumuh dan kurang rapi, bahkan yang lebih parahnya lagi pada beberapa area dijadikan tempat hiburan atau penyakit masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberdayakan UKM sesuai regulasi yang berlaku serta penyesuaian kawasan menurut Perda RTRW sebagai RTH.

.

Mencoba menanggapi hal tersebut, terkait penyakit masyarakat, Markasim berharap kepada Satpol PP untuk segera melakukan penertiban agar tidak berdampak kepada para petani bunga. Sementara itu, Jumanto menyayangkan sikap PT. SMI yang lebih memprioritaskan lahan di kawasan tersebut daripada lahan PT. Semen Indonesia lain yang tidak merugikan beberapa pihak, terutama di masa pandemi ini. Ia juga menyarankan PT. SMI untuk bersabar dan menahan diri, mengingat urgensi dari relokasi tersebut belum terlihat. “Masih ada waktu untuk mengatur persoalan ini dengan musyawarah kekeluargaan tanpa ada peluang konflik yg berujung anarkis,” tuturnya.

.

Sementara itu, Abdul Qodir mengaku belum menerima surat terkait kegiatan penertiban lahan oleh PT. SMI. Oleh karena itu, ia memberi waktu untuk merevisi dan memberikan paparan terkait kegiatan tersebut pada seluruh stakeholder. Ia juga berharap evakuasi ditunda dulu karena semua pihak masih fokus pada masalah yang lebih penting, yakni mengatasi pandemi.

 .                                                              

Senada dengan Abdul Qodir, Nur Saidah menyatakan kegiatan evakuasi harus ditunda dulu, mengingat hal itu bisa menyebabkan persepsi negatif dari masyarakat. Ikut menanggapi hal tersebut, Syaikhu merekomendasikan kegiatan relokasi dilakukan setidaknya 1 tahun kedepan dengan paparan dan presentasi yang sangat matang kepada semua stakeholder yang ada.

tag: Berita Umum

avatar

Super Admin DPRD Author

0 KOMENTAR

  • Belum ada komentar

TINGGALKAN KOMENTAR

Email anda tidak akan dipublikasikan.