DPRD Gresik menerima Aksi GEPAL terkait Penolakan kenaikan BBM

Rabu, 21 September 2022 00:00 WIB | 6 Komentar

Sekitar 200 massa Gepal (Gerakan Penolak Lupa) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Gresik, Selasa (13/09/2022). Massa menyampaikan orasi dengan tuntutan utama penolakan terhadap kenaikan BBM.Massa aksi menganggap kebijakan pemerintah dengan mencabut subsidi BBM sehingga harga BBM menjadi naik merupakan sebuah kebijakan yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat, terutama rakyat miskin yang ada di negeri ini. Meskipun alasan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan adalah adanya kenaikan harga minyak mentah dunia dan untuk mendukung daya beli masyarakat dengan cara memberikan bantuan atas kenaikan harga BBM, massa tetap menganggap pemerintah tidak berpikir jernih dan rasional dengan melihat situasi yang terjadi di tengah masyarakat saat ini.Setidaknya ada 6 tuntutan lain yang disampaikan dalam aksi damai tersebut, yaitu berantas dan usut tuntas mafia BBM, stabilkan harga sembako, pastikan penerima BLT tepat sasaran, tolak UU Omnibuslaw, naikkan upah buruh 30%, dan Pemda Gresik juga harus bertanggung jawab atas dampak kenaikan BBM.Sejatinya perwakilan massa sempat ditemui oleh Ketua Komisi 2, H. Asroin Widiyana, S.Sos, M.HP dan Ketua serta Anggota Komisi 4, H. Mochammad, SE, M.HP dan H. Syaikhu Busyiri, S.Kom, SH di Ruang Rapat Pimpinan, tetapi massa bersikeras ingin para wakil rakyat tersebut keluar menemui massa aksi untuk bersama-sama menyepakati tuntutan yang tertulis di draf pernyataan sikap bersama.Dengan lantang wakil rakyat tersebut membaca tuntutan dari para peserta aksi dan dengan tegas akan mengawal tuntutan tersebut, terutama poin nomor 4, yang berbunyi memastikan penerima BLT betul-betul tetap sasaran. “Kami berharap selalu ada dialog dengan rakyat untuk mengawal penyaluran BLT agar tepat sasaran, jika ditemukan adanya penyelewangan, jangan ragu-ragu untuk melapor,” tutup Syaikhu.

Kategori :

Berita Umum

DPRD Gresik

An Author at DPRD Kabupaten Gresik

Berita Selanjutnya

DPRD Kabupaten Gresik menerima Aspirasi Paguyuban Bedak Manyar (PBM)

Bagaimana Komentar Anda ?

Nama *

E-Mail *

Komentar *

Komentar

e

Sabtu, 14 Januari 2023 13:49 WIB

e

Sabtu, 14 Januari 2023 05:36 WIB

e

Jumat, 13 Januari 2023 22:00 WIB

e

Jumat, 13 Januari 2023 21:58 WIB

e

Jumat, 13 Januari 2023 21:57 WIB

e

Jumat, 13 Januari 2023 21:52 WIB

Berita Terbaru

DPRD Kabupaten Gresik menerima Aspirasi Paguyuban Bedak Manyar (PBM)

Sekitar 50 orang yang tergabung dalam Paguyuban Bedak Manyar (PBM) melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Gresik, Kamis (6/10/2022). Massa mendesak para wakil rakyat untuk mendengarkan aspirasi mereka terkait dampak dari proyek pelebaran jalan nasional di wilayah Manyar.Dalam aksinya, perwakilan dari PBM ditemui oleh Ketua DPRD Gresik, H. Much. Abdul Qodir, S.Pd, Ketua Komisi IV, H. Mochammad, SE, M.HP dan Anggota Komisi III, H. Abdullah Hamdi, SS. Sejatinya, mereka tidak menolak proyek pelebaran jalan di daerah tersebut, bahkan mendukungnya karena sebagai upaya untuk memperlancar mobilitas di Pelabuhan JIIPE. Akan tetapi mereka justru kecewa dengan pemerintah daerah dalam menyikapi aspirasi dan memberikan solusi atas dampak dari proyek pelebaran jalan tersebut.Sementara ini, solusi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah adalah relokasi ke tempat yang telah disediakan. Menurut mereka, lokasi tersebut sangat tidak layak untuk berjualan karena jauh dari keramaian, bahkan dekat dengan kawasan pemakaman. Belum lagi ukuran stan yang kurang memadai dan sewa kontrak yang dinilai terlalu mahal.Warga meminta agar relokasi hanya dimundurkan saja, mengingat di belakang masih ada saluran air yang cukup lebar. Warga bahkan siap membangun sendiri jika diperbolehkan.Menanggapi hal itu, Abdul Qodir menyatakan pihaknya menyambut baik niat warga yang tidak menolak proyek pelebaran jalan, bahkan mendukungnya. Terkait permintaan relokasi yang hanya dimundurkan saja, pihaknya perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas PU untuk segera melakukan studi kelayakan/feasibility study (FS) untuk mengetahui dampak dari rencana tersebut. “Apakah nanti bisa menyebabkan banjir, macet atau justru tidak berakibat apa-apa”, jelasnya.Ia juga menambahkan terkait dengan relokasi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah. “Konsepnya seperti apa agar bisa lebih representatif untuk berdagang, itu yang harus kita koordinasikan bersama”, sambungnya.Sebagai informasi, bahwa pada 18 November mendatang, pembangunan tahap I akan segera dilaksanakan. Sebelum hal itu terjadi, harus ada komunikasi lintas sektor agar tidak terjadi miskomunikasi antara warga dan stake holder.