Jumpa pers bulan Agustus kembali digelar DPRD Gresik, Senin (23/08/2021). Bertempat di Ruang Komisi IV, acara ini dipimpin oleh Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi I, H. Syaikhu Busiri, S.Kom, SH dan Kamjawiyono serta dihadiri oleh sejumlah wartawan dari berbagai media.Kali ini wartawan menyoroti beberapa perda tentang desa yang telah disahkan oleh DPRD Gresik, yaitu Perda BUMDes, Perda Desa Mandiri, dan Perda Desa Wisata.Kamjawiyono menyatakan pihaknya memberi perhatian khusus untuk pembangunan desa. Ia menyebut penjabaran Perda Desa Mandiri tidak mudah seperti membalik telapak tangan, butuh proses dan usaha bersama agar regulasi bisa diterapkan secara maksimal. Ia berharap seluruh desa memiliki BUMDes karena merupakan pondasi agar desa bisa maju dan mandiri. Jika BUMDes maju, otomatis desa akan mandiri. Tentu pembinaan SDM juga sama pentingnya. Intinya membangun desa sekaligus membangun masyarakatnya.Di sisi lain, wartawan juga turut menyoroti infrastruktur telekomunikasi di Gresik, terutama masalah regulasi sewa lahan mikrosel (menara).Syaikhu merasa permasalahan telekomunikasi memang belum tuntas sampai sekarang. Ia juga menilai sewa lahan mikrosel pada aset pemerintah daerah masih tergolong murah. Dibutuhkan inovasi dan regulasi agar bisa memungut retribusi dari mikrosel tersebut. Sejatinya, inovasi memang diperlukan untuk menambah pundi-pundi PAD, terlebih penggunaan teknologi telekomunikasi di Gresik juga semakin tinggi. Sebaliknya kontribusi kepada daerah belum terlihat signifikan. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah mengajukan kembali Ranperda tentang Penataan, Pembangunan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama. Belum lagi masih banyaknya menara-menara ilegal di wilayah Gresik. Pihaknya akan mengundang Diskominfo untuk melakukan hearing terkait banyaknya temuan menara ilegal.Terakhir, Syaikhu menganggap sektor telekomunikasi bisa menjadi peluang untuk menambah sumber PAD. “Inovasi untuk menggali PAD dari sektor telekomunikasi masih ada peluang besar,” pungkasnya.