UPAYA KETAHANAN PANGAN DI PULAU BAWEAN, DPRD DUKUNG KOLABORASI LINTAS INSTANSI

Kamis, 21 November 2024 14:43 WIB | 0 Komentar

Gresik – Ketahanan pangan menjadi prioritas srategis di Kabupaten Gresik, dengan pemerintah dan berbagai pihakterus berinovasi demi memastikan ketersediaan pangan berkelanjutan. Salah satu upaya terbaru adalah program pipanisasi pengairan di Pulau Bawean, yang diharapkan mampu mendongkrak produktivitas sektor pertanian lokal.

Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas instansi, melibatkan Kodim 0817 Gresik, Pemkab Gresik, dan pemerintah pusat. Wakil ketua I DPRD Gresik, Lutfi Dhawam, menyatakan bahwa program tersebut bertujuan memanfaatkan sumber air secara optimal atau melalui program pipanisasi untuk menopang ketahanan pangan di Pulau Bawean. “Pipanisasi ini diharapkan meningkatkan ketahanan pangan dengan memanfaatkan air yang selama ini terbuang agar bisa dimaksimalkan untuk pertanian,”ujarnya, Rabu (09/10/2024).

Lutfi Dhawam menjelaskan, program ini mengalirkan air hujan yang tertampung di pegunungan menuju kolam penampungan sebelum dialirkan ke lahan pertanian. Hal ini diharapkan memungkinkan petani di bawean melakukan panen hingga dua kali dalam setahun. “sekarang sebagian besar petani hanya panen sekali dalam setahun. Dengan adanya program ini, kami berharap produktivitas meningkat, minimal bisa dua kali panen,” jelasnya. Namun, ia juga menekankan pentingnya pengelolaan air yang bijak agar tidak mengurangi pasokan untuk kebutuhan rumah tangga. “Air ni tidak hanya untuk irigasi, tapi juga untuk mandi dan minum. Maka pemanfaatannya harus berimbang.” Tambahnya.

Selain pemanfaatan sumber air hujan, ia juga menyebut bahwa pemanfaatan air laut agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih di Pulau Bawean. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa setiap langkah harus melalui tahapan yang sesuai dengan standar operasional yang berlaku. “kami masih mengukur dan mencari solusi terbaik untuk memanfaatkan air laut agar dapat memenuhi kebutuhan harian masyarakat, terutama untuk minum dan mandi,” ujarnya.

Selain focus pada infrastruktur pengairan, DPRD bersama Pemkab Gresik juga berencana mendorong pengembangan pertanian organic di Bawean. Lutfi Dhawam menekankan pentingnya kemandirian pangan dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. “kami ingin sektor pertanian di Bawean beralih ke model organic agar lebih mandiri dalam jangka Panjang,” ungkapnya.

Sedangkan untuk program pipanisasi ini akan memanfaatkan lima titik sumber air dari totsl 36 titik yang tersebar di pulau Bawean. Kelima titik ini dipilih karena dinilai strategis untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian. “dari 36 titik, kami akan memaksimalkan 4 hingga 5 titik yang potensial untuk irigasi,” tutur Dhawam. Dengan berbagai upaya ini, DPRD Gresik berharap sektor pertanian di Pulau Bawean semakin produktif dan mandiri, sekaligus dapat memenuhi kebutuhan pangan lokal. “sumber daya air yang sebelumnya terbuang akan kita optimalkan agra tidak sia-sia, dan Bawean lebih produktif serta mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya,”pungkasnya.

Kategori :

Berita Umum

DPRD Gresik

An Author at DPRD Kabupaten Gresik

Berita Sebelumnya

Aksi unjuk rasa dari Gepal, Forkot, dan PMII menyuarakan kegagalan Smelter Freport memberi kesejahteraan bagi masyarakat Gresik

Berita Selanjutnya

SIKAPI MASALAH TENAGA KERJA DI JIIPE, PIMPINAN DPRD INGATKAN AMANAH PERDA

Bagaimana Komentar Anda ?

Nama *

E-Mail *

Komentar *

Komentar

Belum Ada Komentar

Berita Terbaru

SIKAPI MASALAH TENAGA KERJA DI JIIPE, PIMPINAN DPRD INGATKAN AMANAH PERDA

Gresik - DPRD Gresik menginisasi pertemuan dengan melibatkan berbagai pihak untuk menindaklanjuti beberapa isu penting, terkait PT Freeport Indonesia dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE). Acara berlangsung pada Rabu (30/10/2024), dengan dihadiri pimpinan DPRD Gresik, perwakilan PT Freeport Indonesia, otoritas KEK JIIPE, Disnaker Gresik, Camat Manyar, Bakesbangpol, Imigrasi, sejumlah kepala desa teerdampak, aliansi masyarakat, dan perwakilan mahasiswa. Dalam pertemuan ini, berbagai topik strategis diangkat. Mulai dari perekrutan tenaga kerja ,okal, transparansi program CSR, hingga peluang kolaborasi dengan UMKM lokal. Ketua DPRD Gresik, Syahrul Munir, membuka diskusi dengan menegaskan pentingnya penerapan system rekrutmen satu pintu di Kawasan JIIPE. Menurutnya, format rekrutmen yang terstruktur dan terarah diperlukan untuk memastikan prioritas peluang kerja bagi warga setempat. “Harapan kami, Disnaker mampu mengembangkan pola rekrutmen satu pintu agar peluang kerja lebih terfokus pada warga lokal,” ucap Syahrul. Syahrul juga mengingatkan otoritas KEK JIIPE untuk memenuhi amanat Perda Gresik yang mensyaratkan alokasi minimal 60 persen tenaga kerja dari warga lokal. Ia mendoromg agar perusahaan di KEK JIIPE, termasuk PT Freeport, menggandeng pengusaha lokal sebagai mitra. “jika dibutuhkan keterampilan khusus, kami siap berkolaborasi dengan Disnaker untuk mengadakan pelatihan yang relevan,” tambahnya. Wakil ketua DPRD Gresik, Lutfi Dhawam, turut memperhatikan aspek transparansi dalam proses rekrutmen di Kawasan industri tersebut. Ia menyatakan bahwa data valid akan membantu desa mempersiapkan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan industri. Selain itu, ia meminta PT Freeport untuk memberikan data terkait mitra UMKM mereka agar Diskoperindag, Disnaker, dan pihak KEK dapat menyinkronkan data secara lebih baik. Di sisi lain, Kepala Disnaker Gresik, zainul Arifin, menyampaikan komitmen dinasnya dalam mendukung penyebaran informasi rekrutmen dari perusahaan besar di Kawasan JIIPE kepada desa-desa terdekat. Ia menekankan pentingnya data akurat dari pihak KEK untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja secara efektif, yang menurutnya akan mendukung sinkronisasi data antara perusahaan dan pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, Vice President Government Relation & Smelter Technical Support PT Freeport Indonesia, Harry pancasakti, menegaskan komitmen Freeport dalam mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai dengan regulasi daerah. “kami menghormati regulasi ini dan telah meminta kontraktor dan subkontraktor kami untuk memperioritskan tenaga kerja lokal. Saat ini, hanya dua persen dari tenaga kerja kamiyang berasal dari luar negeri,” jelas Harry. Pertemuan yang berlangsung terbuka ini memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk mengajukan usulan, masukan, dan solusi atas berbagai persoalan. Melalui diskusi ini DPRD Gresk berharap sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dapat menciptakan solusi yang konstruktif bagi kepentingan Bersama.