Berita
UPAYA KETAHANAN PANGAN DI PULAU BAWEAN, DPRD DUKUNG KOLABORASI LINTAS INSTANSI
21, November 2024 | 1 minggu yang laluGresik – Ketahanan pangan menjadi prioritas srategis di Kabupaten Gresik, dengan pemerintah dan berbagai pihakterus berinovasi demi memastikan ketersediaan pangan berkelanjutan. Salah satu upaya terbaru adalah program pipanisasi pengairan di Pulau Bawean, yang diharapkan mampu mendongkrak produktivitas sektor pertanian lokal. Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas instansi, melibatkan Kodim 0817 Gresik, Pemkab Gresik, dan pemerintah pusat. Wakil ketua I DPRD Gresik, Lutfi Dhawam, menyatakan bahwa program tersebut bertujuan memanfaatkan sumber air secara optimal atau melalui program pipanisasi untuk menopang ketahanan pangan di Pulau Bawean. “Pipanisasi ini diharapkan meningkatkan ketahanan pangan dengan memanfaatkan air yang selama ini terbuang agar bisa dimaksimalkan untuk pertanian,”ujarnya, Rabu (09/10/2024). Lutfi Dhawam menjelaskan, program ini mengalirkan air hujan yang tertampung di pegunungan menuju kolam penampungan sebelum dialirkan ke lahan pertanian. Hal ini diharapkan memungkinkan petani di bawean melakukan panen hingga dua kali dalam setahun. “sekarang sebagian besar petani hanya panen sekali dalam setahun. Dengan adanya program ini, kami berharap produktivitas meningkat, minimal bisa dua kali panen,” jelasnya. Namun, ia juga menekankan pentingnya pengelolaan air yang bijak agar tidak mengurangi pasokan untuk kebutuhan rumah tangga. “Air ni tidak hanya untuk irigasi, tapi juga untuk mandi dan minum. Maka pemanfaatannya harus berimbang.” Tambahnya. Selain pemanfaatan sumber air hujan, ia juga menyebut bahwa pemanfaatan air laut agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih di Pulau Bawean. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa setiap langkah harus melalui tahapan yang sesuai dengan standar operasional yang berlaku. “kami masih mengukur dan mencari solusi terbaik untuk memanfaatkan air laut agar dapat memenuhi kebutuhan harian masyarakat, terutama untuk minum dan mandi,” ujarnya. Selain focus pada infrastruktur pengairan, DPRD bersama Pemkab Gresik juga berencana mendorong pengembangan pertanian organic di Bawean. Lutfi Dhawam menekankan pentingnya kemandirian pangan dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. “kami ingin sektor pertanian di Bawean beralih ke model organic agar lebih mandiri dalam jangka Panjang,” ungkapnya. Sedangkan untuk program pipanisasi ini akan memanfaatkan lima titik sumber air dari totsl 36 titik yang tersebar di pulau Bawean. Kelima titik ini dipilih karena dinilai strategis untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian. “dari 36 titik, kami akan memaksimalkan 4 hingga 5 titik yang potensial untuk irigasi,” tutur Dhawam. Dengan berbagai upaya ini, DPRD Gresik berharap sektor pertanian di Pulau Bawean semakin produktif dan mandiri, sekaligus dapat memenuhi kebutuhan pangan lokal. “sumber daya air yang sebelumnya terbuang akan kita optimalkan agra tidak sia-sia, dan Bawean lebih produktif serta mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya,”pungkasnya.
SAPA DPRD, DALAM RANGKA PAWAI MILAD MUHAMMADIYAH KE 112 OLEH SISWA DAN SISWI SMP MUHAMMADIYAH 1 GRESIK
20, November 2024 | 1 minggu yang laluTANWIR & MILAD KE – 112 MUHAMMADIYAH 18 November 2024 menjadi hari Milad Muhammadiyah ke – 112, berbagai atraksi digelar untuk menyemarakkan Milad Muhammadiyah tersebut, seperti halnya siswa dan siswi SMP Muhammadiyah 1 Gresik yang melakukan pawai ke gedung DPRD Kab. Gresik. Pada pawai ini SMP Muhammdiyah 1 melakukan orasi dengan tema stop Bulying di lingkungan sekolah, selain itu mereka juga menampilkan kreativitas menari yang di lakukan di lingkungan Gendung DPRD Kab. Gresik. Kegiatan tersembut disambut baik oleh Ketua DPRD Kab. Gresik, yakni M. Syahrul Munir, S.S., M.Hum dan di dampingi oleh anggota DPRD lainnya seperti H. Mustajab, H. Abdullah Hamdi dan M. Rizaldi Saputra. Ketua DPRD M. Syahrul Munir berharap siswa dan siswi untuk bisa melawan perilaku Bulying. Ketua DPRD Kab. Gresik juga berpesan agar para siswa selalu bersemangat dalam menuntut ilmu, juga tidak pernah menyerah dalam mengejar cita-cita. Pada Millad Muhammadiyah ke – 112, semoga Muhammadiyah semakin jaya dan terus menjadi pelopor kemajuan terutama untuk warga Kabupaten Gresik. Muhammadiyah “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua”.
Seluruh Anggota DPRD Kab. Gresik serentak melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan (sosperda)
04, November 2024 | 3 minggu yang laluSeluruh Anggota DPRD Kab. Gresik serentak melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan (sosperda) pada hari Minggu (27/10/2024). Acara ini bertujuan untuk memasyarakatkan perda sebagai dasar dan pandangan hidup daerah sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati, dan diterapkan oleh masyarakat. Adapun perda yang disosialisasikan hari ini yaitu 1. Perda No 1 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, dan 2. Perda No 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Smart City. Dengan adanya sosialisasi Perda Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin diharapkan masyarakat bisa memahami mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum jika melakukan pelanggaran hukum, khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan untuk Perda Penyelenggaraan Smart City diharapkan masyarakat bisa mendapatkan layanan publik dengan lebih efisien dan berkualitas, seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini tentunya karena semua aspek data telah terintegrasi dengan baik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
Aksi unjuk rasa dari Gepal, Forkot, dan PMII menyuarakan kegagalan Smelter Freport memberi kesejahteraan bagi masyarakat Gresik
04, November 2024 | 3 minggu yang laluSekitar 100 massa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Gresik, Kamis (24/10/2024). Massa dari Gepal, Forkot, dan PMII bersatu menyuarakan kegagalan smelter Freport memberi kesejahteraan bagi masyarakat Gresik. Setidaknya ada 4 tuntutan utama dalam aksi hari ini, antara lain: Prioritaskan rekrutmen tenaga kerja local untuk menekan pengangguran di Gresik Transparansi dan investigasi tuntas terkait penyebab kebakaran Peningkatan standar keamanan dan keselamatan bagi pekerja dan warga sekitar Keterbukaan komunikasi antara manajemen smelter dan masyarakat Massa menilai Freeport masih sering melakukan pelanggaran, utamanya rekrutmen tenaga kerja. Banyak pekerja yang bukan berasal dari Gresik, bahkan untuk kategori pekerjaan kasar pun, dikerjakan oleh tenaga kerja asing. Pihaknya sudah sering melakukan diskusi, namun Freeport tetap acuh dan tidak ada kejelasan. Belum lagi masalah lemahnya standar keselamatan dan tata kelola industri, terbukti dengan kejadian kebakaran di unit asam sulfat beberapa hari yang lalu. Menanggapi aspirasi massa, M. Zaifudin, S.Pd selaku Ketua Komisi IV berharap bisa mendapatkan data, baik data kependudukan maupun data tenaga kerja sebagai dasar hearing lanjutan. Sementara itu, Ketua DPRD, M. Syahrul Munir, S.S, M.Hum berniat segera memanggil stakeholder terkait, antara lain, Disnaker, Dispendukcapil, Imigrasi, Freeport serta JIIPE. Syahrul Munir berharap Freeport bisa memberikan klarifikasi terkait penyerapan tenaga kerja lokal, kejadian ledakan, maupun realisasi CSR untuk masyarakat sekitar. Setelah itu, kedepannya, Freeport bisa lebih terbuka dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat lokal dan mendengarkan aspirasi warga untuk menghindari konflik sosial di masa depan.